Pages

Labels

Kamis, 11 September 2014

Ahok Mengundurkan Diri dari Partai Gerindra

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau yang karib disapa Ahok mengatakan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Gerindra. Surat tersebut telah diterima Dewan pimpinan Pusat partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

“ini tanda terima surat dari DPP tadi saya sudah menyuruh staf untuk mengantarkan surat ke sana (DPP),” ujar Ahok di Balaikota, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Dengan telah dikirimkannya surat tersebut, lanjut Ahok, dirinya telah resmi lepas dari Partai Gerindra. Ahok mengatakan dirinya tidak perlu menunggu surat balasan dari Partai Gerindra.

“Tidak usah menunggu feedback karena saya hanya menyatakan mengundurkan diri,” ujar Ahok.
Ahok mengatakan alasan pengunduran dirinya tersebut karena keputusan Partai Gerindra yang mendukung perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah telah bertentangan dengan prinsip dan hati nuraninya.

“Karena saya tidak bisa menjadi anggota partai yang baik dalam ADART partai kan anda harus mendukung mensukseskan semua program partai politik kan, nah sedangkan saya berlawanan dengan hati nurani saya apabila partai politik saya mendukung pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD,” ujar Ahok.

Berdasarkan surat tanda terima yang ditunjukkan Ahok, tertulis surat pengunduran diri tersebut ditujukan kepada Sekjen DPP Gerindra. Surat pengunduran diri tersebut diterima oleh petugas DPP yang bernama, Martina. Selain surat pengunduran diri dalam surat tersebut Ahok menyerahkan kartu keanggotaan partai untuk diserahkan ke DPP.

sumber : yahoo

Kemendagri: Pengunduran Diri Ahok Tak Pengaruhi Jabatannya

Jakarta (Antara) - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari partai pengusungnya tidak berpengaruh pada sisa jabatannya sebagai kepala daerah.

"Dia habis masa jabatan 2017, jadi masih ada tiga tahun lagi. Tidak ada pengaruh di jabatannya sebagai Wakil Gubernur kalau dia mundur dari partai," kata Djohermansyah di Jakarta, Rabu.

Namun, dia menambahkan, hal tersebut dapat berpengaruh pada proses kenaikan jabatannya sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta, menggantikan Gubernur Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI terpilih periode 2014-2019.

"Ada catatan kecil menyangkut paripurna DPRD. Itu yang harus kita lihat perkembangannya, apakah akan ada proses pengganjalan dari partai koalisi Merah Putih," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.

Bentuk pengganjalan tersebut, lanjut dia, bisa saja menyangkut ketidakhadiran anggota DPRD DKI Jakarta sehingga tidak kuorum untuk menggelar paripurna persetujuan pengangkatan Ahok sebagai Gubernur definitif.

Ahok, sebagai Wakil Gubernur, akan bertugas menjalankan tugas Gubernur ketika Jokowi mengundurkan diri untuk menjadi Kepala Negara RI.

Status Ahok sebagai Gubernur definitif dapat dilakukan jika DPRD DKI Jakarta sepakat mengusulkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Abdul Harris Bobihoe ketika ditemui secara terpisah mengatakan keputusan DPRD DKI dalam menaikkan status Ahok tersebut menjadi kewenangan anggota dewan.

Meskipun demikian, Harris mengatakan partainya tidak akan menghalang-halangi keinginan Ahok untuk mundur dari keanggotaan dan kepengurusan Partai Gerindra.

Bahkan, Partai Gerindra telah menyiapkan beberapa nama untuk diajukan ke DPRD DKI Jakarta sebagai wakil gubernur menggantikan Ahok jika nanti menjadi Gubernur definitif.

"Kami sudah siapkan beberapa nama, karena wakil gubernur (DKI) itu masih menjadi jatah Gerindra, salah satunya ada Pak (Mohammad) Taufik (Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta)," kata Harris.

sumber : yahoo